Risiko hukum dan Solusi (sementara) untuk dokter Indonesia hadapi operasional BPJS Kesehatan @bpjspulse

“Dear Mayang, saya sangat salut dan bangga dengan BPJS pulse boleh enggak kita bersama cari dana untuk ini karena sebenarnya kita butuh media tuk sharing masalah pelaksanaan BPJS. don’t give up!” – dokter sekaligus direktur utama salah satu RS BUMN

“Bro, tanyain Astari dong, apa-apaan sih ini BPJS? tarif dan jasa medis kita hancur-hancuran ini di lapangan.” – dokter spesialis bedah di RS rujukan nasional

“Pak tanyain Astari dong, BPJS itu apa sih? kok saya tidak bisa pakai kartu VVIP jaminan kantor BUMN lagi ke rumah sakit swasta?”- pejabat salah satu BUMN

Astari, saya dipecat dari Puskesmas, katanya tidak bisa buka poliklinis spesialis lagi gara-gara BPJS. Gimana sih ini?” – dokter spesialis mata pensiunan PNS

Astari, kok @bpjspulse nya batal? Sayang kan” – dokter peserta pendidikan dokter spesialis

Mayang, ayo semangat lagi! dokter-dokter klinisi perlu dibuka matanya. Saya saja yang setiap hari duduk disamping kamu, masih nggak ngerti apa sih BPJS itu.” -dokter spesialis bedah di RS pendidikan

Bukan bermaksud sombong menampilkan jabatan relasi saya. Hanya ingin menampilkan variasi orang yang prihatin, kesal dan bingung, tentang operasionalisasi BPJS 1 januari kemarin. Karena saya tidak ingin mengeksploitasi nama mereka, makanya cukup deskripsi jabatannya sajalah.

Lho bisa saja dong saya bohong dan merekayasa kutipan diatas? Memang bisa. Tapi saya tidak bohong. Anda tidak percaya? Terserah saja. Saya tidak ambil pusing.

Jadilah kontributor @bpjspulse dan mari sama-sama awasi pelaksanaan JKN oleh BPJS

Jadilah kontributor @bpjspulse dan mari sama-sama awasi pelaksanaan JKN oleh BPJS

Tentang @bpjspulse akan saya jelaskan pada bagian akhir tulisan ini. Sebelum kesana, saya ingin kembali mengulas risiko hukum  khususnya bagi dokter sejak BPJS operasional.

Kembali saya ulang pernyataan ini bagi yang tidak membaca tulisan saya sebelumnya;

SJSN, JKN dan BPJS adalah hal yang baik dan indah yang seharusnya sudah kita nikmati sejak 40 tahun lalu.

Yang membuat saya iritable adalah;

  • Terlalu banyak fokus pada peleburan badan-badan pengelola asuransi pegawai; Askes, Jamsostek, Jampolri, dll menjadi BPJS. Semua materi sosialisasi yang saya temukan di internet, koran dan televisi fokus kesini. Hal ini memang penting, khususnya mengenai kepesertaan. Buktinya sudah pakai iklan televisi, brosur dan lain-lain, masih ada pejabat BUMN yang bingung kenapa tidak bisa berobat ke RS swasta. Kenapa terjadi? Materi edukasi terlalu general. Di samaratakan antara untuk jajaran pelaksana (staf BPJS); penyedia layanan (RS, Puskesmas, dll) dan masyarakat umum.
  • Terlalu banyak juga fokus pada pembangunan sistem IT dari Pcare di pelayanan primer hingga dasboard INA CBG untuk rumah sakit. Memang ini penting, namun sosialisasinya tidak sulit karena langsung berhubungan dengan staf IT serta manajer yang sehari-harinya berhubungan dengan teknologi informasi.
  • Kurang banyak fokus pada dukungan wawasan, ilmu pengetahuan, kesiapan fisik dan mental bagi para lini terdepan penyedia layanan kesehatan. Ya dokter, perawat, bidan, apoteker, farmasi dan lain-lain. Baik yang tergabung dalam fasilitas pemerintah, swasta maupun yang independen seperti contohnya dokter spesialis klinik 24 jam.
  • Kurang banyak (atau ada) materi edukasi yang spesifik, custom made untuk masing-masing audiens-nya. Buktinya, relasi saya yang nggak banyak itu berlatar belakang bervariasi namun sama bingungnya tentang makhluk BPJS.
  • Pihak-pihak yang seharusnya khawatir dengan pelaksanaan minim pagar pengaman ini, termasuk ANDA SEJAWAT DOKTER YANG MEMBACA INI, malah cuek dan tenang-tenang saja selama bulan desember 2013. Tersinggung? Silahkan. Tapi apa anda pernah ikut seminar dari LAFAI tentang cegah fraud? atau sosialisasi yang diadakan Persi? Apa anda merespon ajakan saya jadi kontributor @bpjspulse? Nggak kan. Yang masih ngedumel, silahkan pergi dari blog saya, monggo.

Oke, pada artikel sebelumnya saya berusaha mengungkapkan satu Jebakan Beruang yang siap memotong kepala anda jika tidak berhati-hati. Selengkapnya baca disini.

Masih banyak, jebakan-jebakan lain yang bisa dibicarakan. Tapi hari ini saya langsung ke konsekuensi hukum yang mungkin menimpa sejawat sebagai klinisi jika menganggap remeh pelaksanaan asuransi sosial ini.

Oh by the way, jika sejawat merasa karena rumah sakit atau klinik anda tidak menerima pasien BPJS sehingga tidak perlu tahu dan kembali adem ayem saja….. Coba kembali baca tulisan ini 2-3 tahun lagi and weep!

Bagaimana dari Upcoding menjadi Fraud?

Upcoding akan menghasilkan nilai klaim (biaya perawatan pasien A, B, C atau total sekian ratus pasien yang satuannya ditentukan menggunakan tarif INA CBG) dalam bentuk uang dari rumah sakit A ke BPJS Kesehatan, lebih besar dari ‘yang seharusnya’.

Tidak peduli jika ‘yang seharusnya’, atau biasa disebut normokoding atau koding normal, tidak mencukupi pengeluaran bahan habis pakai apalagi jasa medis dokter. karena begitulah yang tertulis dalam peraturan perundangan sementara ini. termasuk segitulah nilai tarif INA CBG 2013 yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Saat auditor eksternal masuk, menemukan kumpulan klaim mencurigakan maka akan ditelusuri dimana titik terjadinya upcoding serta siapa yang bertanggung jawab. Penyelidikan ini sampai pada investigasi rekam medis. Yah, ketika KPK masuk bisa sampai penelusuran rekam medis kertas maupun elektronik.

Tidak bisa lagi berlindung dari Rekam Medis kertas yang selama ini kita minta pihak non medis untuk perlakukan sebagai Holy Grail yang tidak bisa disentuh. Saya rasa hakim pun tidak akan sulit dimintakan surat perintah pembukaan rekam medis, karena untuk penyelidikan kecurigaan korupsi lho.

Nah, apa saja yang dicari dari rekam medis oleh auditor eksternal untuk mengesahkan dari tuduhan upcoding ke Fraud? Berikut 2 poin utama dari ratusan poin-poin lainnya.

  • Ketidak sesuaian diagnosa utama dan sekunder dengan keluhan utama dan perjalanan klinis pasien selama masa perawatan.
  • Ketidak sesuaian prosedur utama dan sekunder dengan yang tercatat dalam form laporan operasi dan pelengkapnya.

Kok bisa? Ya, bisa. Karena auditor internal dan eksternal anti fraud BPJS memiliki dokter dalam anggota tim. Dan bila perlu, mereka tentu akan meminta saksi ahli dari peer group profesi untuk analisa kesesuaian tatalaksana dengan panduan medis.

Jadi tidak hanya sesuai antara kode ICD-10 dan ICD-9 CM dengan tulisan narasinya di rekam medis. Akurasi diagnosa dan kesesuaian antara diagnosa dengan tatalaksana yang diberikan pada pasien juga dianalisa. Pemeriksaan penunjang, obat dan prosedur yang dianggap tidak terindikasi medis dan mengakibatkan penambahan tagihan klaim ke BPJS dapat dikategorikan sebagai Abuse. Hanya sehelai rambut saja jaraknya dari tuduhan Fraud.

Saat dapat dibuktikan bahwa ada niat untuk upcoding, atau memang dilakukan dengan sengaja, berjamaah dan sistematis; tanpa tedeng aling-aling langsung label Fraud tercap diwajah sejawat.

Jadi apa artinya Fraud?

is defined as making false statements or representations of material facts to obtain some benefit or payment for which no entitlement would otherwise exist. These acts may be committed either for the person’s own benefit or for the benefit of some other party. In other words, fraud includes the obtaining of something of value through misrepresentation or concealment of material facts.(1)

Perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak wajar. BPK, 2012. (2)

Dimana Fraud harus memenuhi unsur berikut:(2)

  1. Ada janji / petunjuk yang palsu/ menyesatkan mengenai suatu fakta penting \
  2. Adanya kesengajaan
  3. Adanya pelanggaran kepercayaan/ khianat
  4. Adanya pihak yang dikorbankan
  5. Adanya dampak kerusakan/ kerugian

(yang dulunya bernama ) Askes telah mencatat bahwa Fraud ini sudah banyak ditemukan terjadi bahkan sebelum operasionalisasi BPJS Kesehatan. Beberapa modus operandi yang mereka temukan dan label sebagai Fraud sangat luas dari yang jelas-jelas klaim palsu, pengelompokkan beberapa kode layanan ke dalam satu kode yang lebih besar (clustering), penagihan dengan mengganti kelompok pelayanan/ jenis pemeriksaan yang lebih tinggi tarifnya, penagihan pelayanan dengan memecah tagihan, klaim ganda, penagihan tidak sesuai indikasi medis, penagihan obat bermerk untuk pemakaian obat generik, tagihan yang tidak disertai berkas pendukung dan lain-lain. (3)

Contoh temuan (yang dulunya bernama) Askes kasus fraud seperti, operasi apendektomi perforata ditagihkan sebagai laparatomi eksplorasi, sistostomi ditagihkan sebagai utrektomi dan sebagainya. Selama ini konsekuensi bagi pelaku hanya pemotongan pembayaran klaim.

Sekarang dan nanti? Saya yakin BPJS Kesehatan telah mencanggihkan dirinya dengan berbagai metode pencegahan fraud. Ditambah lagi hadirnya badan-badan independen seperti KPK yang mengawasi, maka konsekuensi hukum bagi pelaku fraud terkait klaim ke BPJS Kesehatan, akan masuk ranah pidana.

Contoh-contoh kasus terhukum akibat Fraud di AS (4)

  • Raritan Bay Medical Center harus bayar kembali ke pemerintah $7,5 juta karena secara sengaja menaikkan tagihan klaim pasien-pasien rawat inap dan rawat jalan pada Medicare
  • Suplier alat kesehatan terbukti bersalah pada 5 tuduhan healthcare fraud karena memasukkan klaim palsu ke Medicare. Tertuduh dihukum 120 bulan penjara dan denda $1,6 juta.
  • dokter spesialis kulit di Florida dihukum 22 tahun penjara dan denda $3,7 juta untuk pelaksanaan 3,086 operasi yang tidak perlu (medically unnecessary surgeries) pada 865 orang peserta Medicare.
  • dokter umum dipenjara 24 bulan dan denda $727.000 karena ia menerima pembayaran dengan menandatangani resep kosong serta surat keterangan medis untuk pasien-pasien yang tidak pernah ditemuinya.

Bagaimana di Indonesia?

KPK telah ber-MoU dengan IDI pada 11 Mei 2012 mengenai akses saksi ahli untuk memberikan penilaian medis atau second opinion terhadap saksi, tersangka dan terdakwa dalam mengantisipasi penyimpangan medis.

Dalam kamus-nya KPK, modus korupsi yang sering digunakan dalam sektor kesehatan adalah:

  • Abuse of power and discretion
  • Conflict of interest
  • State capture corruption
  • Unholy alliance

Konsekuensi hukum, contoh pada unholy aliance;

Penyalah gunan otoritas medis untuk melindungi pelaku kejahatan (misalnya, surat keterangan sakit untuk tertuduh kejahatan) dapat dikenakan pasal 21 UU 31 sebagai perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung/ tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap saksi/ tersangka/ terdakwa diancam pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun dan atau denda minimal Rp. 150 juta dan maksimal Rp. 600 juta. Juga pasal 12 (a) dan (b) UU 31 jika dalam perbuatan diatas dikaitkan dengan adanya pemberian imbalan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp. 200 juta dan maksimal Rp. 1 milyar.

Saat ini, KPK hampir selesai mengkaji JKN termasuk operasionalisasi BPJS Kesehatan untuk memetakan titik-titik yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Dan sudah dapat dipastikan, titik pertama dari proses pengajuan klaim yaitu rekam medis, masuk dalam peta tersebut. Dan kepala siapakah yang dihadapkan Guillotine ? ANDA.

Nah lalu bagaimana?

Sementara ini memang masih dalam dilema bagi semua pihak. Disatu sisi, BPJS memang harus operasional secepatnya untuk mempercepat pula proses tertanggungnya seluruh penduduk Indonesia dalam Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019. Dan hal ini adalah hak asasi manusia yang wajib ditunaikan negara. Akses terhadap layanan kesehatan dasar dan gawat darurat.

Disisi lain, banyak kesenjangan disana-sini. Mulai dari pengetahuan hingga sumber daya. Tarif INA CBG yang sepertinya kejam sekali, memang memaksa rumah sakit untuk mengefisiensikan diri. Namun jangan juga mengorbankan kesejahteraan dokter dalam prosesnya.

Jika penggunaan tarif INA CBG mengakibatkan terpotongnya jasa medis dokter dan menurun tingkat kesejahteraannya; namanya kejahatan kemanusiaan dalam kamus saya.

Dokter juga manusia. Dokter juga penduduk Indonesia. Dan dokter TIDAK BOLEH dibebani secara moral untuk mau menerima begitu saja pemotongan haknya.

Jika dengan tarif operasi Rp. 15 juta, nilai jasa medisnya Rp. 4 juta. Maka untuk operasi yang sama dan kelas rawatan yang sama tarif INA CBG menjadi hanya Rp. 7 juta, nilai jasa medis dokter TIDAK BOLEH DIPOTONG! Rumah sakitlah yang harusnya bermanuver secara manajemen untuk efisiensi hingga bisa cukup dengan sisa 3 juta rupiah.

Pemikiran saya sederhana saja. Jika dengan tarif Rp. 15 juta dan jasa medis Rp. 4 juta, dokter bedah mengoperasi kepala pasien trauma kepala dengan mengiris jaringan kulit, menggergaji tulang tengkorak, membuka selaput otak lalu membuang darah, menghentikan perdarahan, menjahit kembali selaput otak, mengembalikan tulang tengkorak, menjahit kembali kulit kepala pasien. Lalu jika tarifnya Rp. 7 juta dan jasa medisnya di potong juga menjadi Rp. 2 juta, apa semua pihak mau prosedur yang dikerjakan dikorting juga? Setelah hentikan perdarahan, tidak usah ditutup kembali. Suruh orang keuangan yang jahit kembali selaput otak, kembalikan tulang dan kulit kepalanya. Toh dokter bedah hanya dibayar separuh. Apa mau seperti ini?

Saya rasa yang jawab paling lantang tidak mau, justru dokter bedahnya. Apapun yang media massa dan rakyat Indonesia anggap tentang dokter Indonesia, tidak ada, saya ulang TIDAK AKAN ADA, satu orang dokter yang WARAS, yang akan membiarkan pasiennya tidak tertolong. Termasuk jika harus mengorbankan kesejahteraan dirinya sendiri. Dan keluarganya.

Saya bukan klinisi, jadi pernyataan ini tidak bisa dianggap sebagai saya menyombongkan diri sendiri. Saya berhenti sebagai klinisi salah satunya karena tidak bisa menerima ketidak adilan diatas. Namun saudara-saudara saya lainnya yang berhati lebih lapang, berjiwa lebih sabar dari saya selama ini diam saja menerima hal-hal seperti ini.

JIKA PENGAMALAN HAK SATU ORANG/ KAUM MENGORBANKAN ORANG/KAUM LAINNYA, BUKAN KEADILAN NAMANYA.

Saya ulang lagi;

JIKA PENGGUNAAN TARIF INA CBG BERARTI TERJADI PENURUNAN NILAI JASA MEDIS YANG DITERIMA DOKTER UNTUK TINDAKAN YANG SAMA PADA KELAS PERAWATAN YANG SAMA; TELAH TERJADI KEJAHATAN KEMANUSIAAN.

Namun siapalah saya? Astari bukan siapa-siapa.

Tetapi anda, ya anda, sejawat dokter seluruh Indonesia. Anda semua punya suara sangat besar dalam menentukan kesejahteraan anda sendiri. Kenapa suara anda hanya sayup-sayup terdengar? Kenapa anda malu-malu menuntut kesejahteraan diri? Menjadi dokter bukan berarti anda harus miskin. Menjadi dokter bukan berarti harus mau terima apa saja tuntutan manajemen rumah sakit, pemerintah bahkan pasien.

Menjadi dokter berarti anda menggunakan segenap kemampuan anda secara medis untuk memperbaiki status kesehatan pasien anda DAN DIHARGAI SECARA LAYAK.

Oleh karena itulah, saya mengajak kembali sejawat dokter Indonesia untuk mengambil posisi seawal mungkin. Posisi apa? Posisi sebagai sumber informasi yang kredibel, faktual dan aktual. Tentang apa? tentang kegiatan yang anda lakukan setiap hari. Tentang pelayanan kesehatan yang anda berikan pada penduduk Indonesia.

Kenapa memberikan corong pada pihak lain dalam mengabarkan berita anda? Mengapa membiarkan suara anda dialihkan, diubah bahkan diredam oleh pihak lain sesuai agenda mereka?

Bergabunglah menjadi kontributor @bpjspulse dan sampaikan SECARA OBJEKTIF berdasar fakta tentang tantangan, hambatan, bantuan, keuntungan, kerugian dan sebagainya terkait layanan terhadap peserta BPJS.

Berhentilah mengeluh di facebook tentang pelayanan yang anda berikan. Hanya menyampahi TL kawan-kawan anda, tidak ada yang merespon lebih dari senyum, tidak akan menggulirkan bola perbaikan untuk kesejateraan diri anda sendiri.

Posisikan diri anda pada tempat yang seharusnya. Tampillah lebih objektif dan terarah pada masalah yang penting. Menjadi kontributor @bpjspulse berarti anda harus mengikuti beberapa syarat dan ketentuan. Tidak sembarangan mentwit.

Folow @bpjspulse di twitter, balas pesan automatis yang akan anda terima dengan lengkap, karena saya akan mengirimkan penjelasannya via email.

Ohya, saya sempat memutuskan untuk menghentikan @bpjspulse tepat pada 1 Januari, karena animo rekan-rekan sejawat sangat rendah. Dan sementara ini saya membayar fasilitas group tweet dari kantung sendiri. Walau hati ini ingin idealis, namun rasanya kok sebal juga. Saya bukan klinisi, harusnya saya nggak usah peduli sama dokter-dokter yang akan kejeblos masalah Fraud. Kalau tidak sekarang, mungkin tahun depan atau entah kapan.

Namun saya berpikir ulang, penyemangat dari relasi saya yang cuma sedikit itu mengobarkan kembali semangat saya. Bantuan atau patungan untuk bergantian membayar fasilitas group twit akan sangat dihargai juga. Supaya sama-sama merasa memiliki. Toh ini semua untuk anda, sejawat dokter Indonesia.

Sumber:

1. Medicare Fraud & Abuse : Prevention , Detection , and Reporting. Department of Health and Human Services. Medicare Learning Network. 2012.

2. Mencegah Korupsi Di Jaminan Kesehatan Nasional. Ariati, Niken. KPK. 2013. 

3. Sistem Pencegahan Korupsi & Fraud secara internal di BPJS Kesehatan. Hidayat, Taufik. Diskusi strategi untuk mencegah fraud & korupsi di Jaminan kesehatan nasional. 2013

4. Healthcare Fraud and Abuse. Rudman, William J. et al. Perspective in Health Information Management. Vol. 6. Fall 2009.

28 thoughts on “Risiko hukum dan Solusi (sementara) untuk dokter Indonesia hadapi operasional BPJS Kesehatan @bpjspulse

  1. Bekerja di poli akupunktur sebuah rumah sakit pemerintah, dengan pasien sebagian besar dari askes …dan dng adanya bpjs , tindakan ini tidak diakomodir lagi…..bagaimana menerangkan hal ini , mengingat bahjwa askes telah mengakui manfaat akupunktur sebagai salah satu terapi di rumah sakit

    • Terus terang saya tidak tahu. Jawaban sementara saya untuk pak Heru,

      BPJS Kesehatan utamanya, menanggung layanan kesehatan dasar dan gawat darurat. (yang dulunya) Askes sekarang jadi BPJS sedang merestrukturisasi segala hal, termasuk item pembiayaannya.

      Kondisi anda sama halnya dengan penutupan poli spesialis di puskesmas-puskemas.

      Baiknya, anda beritakan keadaan ini secara objektif. Ayo gabung dengan sejawat lainnya di @bpjspulse . laporkan setiap hari fakta di lapangan.
      Hanya inilah tindakan terbaik menurut saya yang dapat dilakukan secara per orangan, namun efeknya cukup besar karena bergabung dengan kolega lain dari seluruh Indonesia.
      Semoga bermanfaat.
      terima kasih

    • Ada kemungkinan ini juga dikarenakan medical rationing. tidak mungkin semua tindakan dicover oleh pemerintah (BPJS) dengan dana yang terbatas. Payer dan provider saat ini akan punya financial incentive untuk memberikan terapi hanya yang cost-effective.

  2. Terima kasih atas pencerahannya
    Saya seorang drg diRS pemerintah. Dalam pelaksanaan bpjs pelayanan kesehatan gigi dalam koding INA CBG hanya ada dua yaitu dengan tindakan (prosedur) dan tanpa tindakan. Padahal banyak jenis tindakan dan pelayanan kesehatan gigi. Kemkes bagaimana? Apalagi ketua DJKNnya seorang drg? Bagaimana pelayanan yang memerlukan Alat yang biayanya atau pengadaannya belum ada?
    Itu sharing saya untuk sementara. Terima kasih

  3. Tulisan yang informatif dan saya sangat mendukung upaya anda untuk mengawasi BPJS. Tanpa mengurangi apresiasi saya secara keseluruhan, saya ingin mengkritik ungkapan lebay “kejahatan kemanusiaan” terkait penurunan nilai jasa medis untuk dokter. Apa petani teriak “kejahatan kemanusiaan” ketika harga panenan mereka anjlok?
    Selama ini, provider layanan kesehatan menentukan harga sepihak dan pasien hanya bisa pasrah menerima tagihan. Di era SJSN, posisi provider ganti menjadi pihak yang pasrah harganya ditentukan oleh BPJS yang mewakili kepentingan pasien. Jika tidak suka dengan harga tersebut, pilihannya ada dua: tidak bekerja sama dengan BPJS, atau negosiasi dengan BPJS untuk memberi lebih pada provider.

    • Sebenarnya kan di IDI sudah ada standard tarif-tarif dokter, misalnya, tarif dokter spesialis untuk tindakan A berapa..dst. Coba pertimbangkan bahwa ini profesi yang nilainya bukan sekedar kerja sosial, tapi unsur ketrampilan, keahlian dan ketinggian ilmu ada didalmnya. Kalau pemerintah mau mensubsidiitu bagus sekali, tapi tetap harus menghargai kaum profesional (kan sekolahnya juga sdh bayar sendiri)…..emang untuk jadi petani harus sekolah lama dll, dimana tidak bekerja dalam waktu lama karena sekolah?

      • mgkin tidak petani ataupun dr sama-sama hidup sebagai manusia,mgkin perlu sedikit dicermati lagi bahwa,setiap ada pihak yg diuntungkan pasti ada pihak yg dirugikan juga,klo masalah upcoding fraud dia bisa hidup dan menempel pada askes dll,apa bedanya klo ternyata dia juga bisa menenpel pd bpjs,saya berfikir bhw masyarakan kita mmg pny karakter yg krg positif,dan itu sdh menjadi budidaya atau mendarah daging di tubuh kita,,contoh kecil berjualan biasanya sebulan untung 5jt,dan ternyata 2 bulan ini cm mendapat 8jt,itu bisa bilang 2bln ini rugi,padahal banyak pr penjual cm pny pdptan 2-3jt/bln

  4. I don’t have twitter. Will it be possible for you to create a facebook group?

    Saya kebetulan dokter ptt, yg sangat ingin tahu ttg BPJS ini.. krn minimnya sosialisasi pemerintah ke dokter2. Bahkan saya cr di google2 pun sangat minim sekali info2nya. Terutama untuk penyedia layanan kesehatan…

    • Sama dok, saya cari buku panduan untuk tenaga medis misalnya; ndak ada. Tanya rekan-rekan di RS pemerintah, memang belum ada. Sementara saya terus terang belum sanggup dg facebook. karena aplikasinya buat berat ponsel saya, takut tidak bisa mengontrol validitasnya dok (spammer, junker, iklan2 nggak jelas), dll.Sementara saya mengkordinir @bpjspulse masih sendirian dan sambil kerja juga. kalau dokter bisa pakai facebook di ponsel, twitter lebih ringan dan mudah lagi sebetulnya. coba ke http://www.twitter.com dan buat akun deh dok. thanks

  5. flight or fight? Saya kok jadi ingin pilih flight. meninggalkan ‘fiasco’ di sini dan perhi ke luar negeri yang (mungkin) lebih baik untuk hidup seorang dokter. atau yah, saya akan follow @bpjspulse :D. dan saya setuju dengan kata-kata anda: kejahatan kemanusiaan!
    -dokter peserta program pendidikan dokter spesialis-

  6. Infonya sangat bermanfaat dok, apalagi buat saya yg sekarang berada di pedalaman Papua yg notabene blm bisa ikut seminar2 ttg hal tersebut diatas. Btw penerapan INA-DRG juga mengharuskan kita memakai yg namanya Clinical Pathway. Nah, apakah CP itu hrs nasional atau bisa disesuaikan berdasarkan kondisi RS masing2. Tq infonya dok

    • Clinpath biasanya mengacu pada guideline klinis dari peer group profesi masing2 dok. Namun untuk RS bisa bermanuver dengan INA CBG ndak bisa lagi rupanya pakai pola pikir clinpath konvensional. Sudah banyak ahli2 manajemen RS dan akademisi yang berusaha mencari solusi untuk bantu manajer/ direktur RS se-Indonesia. Coba banyak diskusi dengan manajemen RS, bantu mreka cari solusi terbaik utk RS anda, kasih rekomendasi titik-titik mana yang bisa lebih efisien lagi dalam clinpath namun tetap tercapai tujuan medisnya. Jadi buat clinpath sesederhana mungkin disesuaikan dg kondisi RS masing-masing, mengacu pada guideline profesi nasional/internasional. thanks

  7. Lantas, bagaimana solusi INA CBG menurut Mbak Mayang?

    Saya percaya INA CBG yg sekarang..mestinya sudah banyak perbaikan..Secara total, jika RS melakukan perbaikan maka biaya-biaya itu akan relatif mencukupi.

    Kenapa BPJS Kesehatannya yg disalahkan?

    Kenapa Kemenkes dan NCC malah gak ketempuhan?

    Kenapa Asosiasi RS bukan justru menuntut Pemerintah untuk pembedaan pajak bagi RS, obat, dan alkes?

    Kenapa bukan kenaikan besaran iuran yg dituntut ke Kemenkeu dan Pemerintah?

    Benar spt Mbak Mayang sampaikan..banyak pembahasan yg salah tempat, protes yang salah sasaran..

    Lalu bagaimana solusinya menurut Mbak Mayang?

    • Hmm saya ini bukan ahli yang bisa mikir solusi se-Maha itu dokter Eva. Saya baru mampu identifikasi risiko untuk sejawat dokter saja. Kenapa? krn saya pernah jadi dokter dan keluarga saya banyak yang dokter. Mau nggak mau berusaha cegah jangan sampai keluarga saya kejeblos. Nah saya pikir apa yang saya sampaikan ke keluarga saya sendiri bisa berguna untuk sejawat lainnya. itu saja.
      Solusi sementara ini: tingkatkan kecermatan dalam pengisian rekam medis, penentuan diagnosa dan laporan prosedur/ tindakan; lebih aktif diskusi dengan manajemen RS tempat anda bekerja karena mungkin perlu masukan dari para klinisi untuk re-desain alur layanan agar lebih efisien; ajak peer group profesi untuk analisa mendalam, buat penelitian terkait beban kerja vs imbalan jasa vs risiko, dll untuk disampaikan ke pemerintah (Kemenkes, Presiden, dll). Semuanya nggak ada yang mudah dan nggak ada yang rasanya enak. Namun saya yakin nggak selamanya. Jaga diri baik-baik saja 2 tahun ke depan. Thanks

  8. Saya bekerja di rs pusat rujukan nasional di departemen yang banyak menggunakan implan, sebagian besar urusan administratif, termasuk pembuatan clinical pathway dan usulan bahan medis habis pakai. Miris sekali melihat sekarang pasien sulit untuk operasi karena plafon biayanya tidak cukup. Pasien dirujuk ke RS rujukan nasional dengan harapan dia tidak harus kehilangan anggota geraknya, apa daya karena keterbatasan plafon dia terpaksa tidak bisa operasi untuk menyelematkan anggota gerak, dengan konsekuensi CACAT SEUMUR HIDUP! Orang miskin tidak boleh sakit?

    • sepertinya agak janggal dengan ‘keterbatasan plafon’
      saya setuju, bahwa tarif INA-CBGs memang mepet banget. tapi apakah mungkin di rumah sakit Bapak bisa melakukan lebih banyak efisiensi supaya masuk di plafon itu?

      jadi penasaran, setelah implementasi ini, rumah sakit2 mana aja yang tingkat efisiensinya tinggi.. saya curiga jangan2 swasta lah yang paling efisien.

  9. Pendapat dr Astari:
    “Dokter juga manusia. Dokter juga penduduk Indonesia. Dan dokter TIDAK BOLEH dibebani secara moral untuk mau menerima begitu saja pemotongan haknya.

    Jika dengan tarif operasi Rp. 15 juta, nilai jasa medisnya Rp. 4 juta. Maka untuk operasi yang sama dan kelas rawatan yang sama tarif INA CBG menjadi hanya Rp. 7 juta, nilai jasa medis dokter TIDAK BOLEH DIPOTONG! Rumah sakitlah yang harusnya bermanuver secara manajemen untuk efisiensi hingga bisa cukup dengan sisa 3 juta rupiah.”

    jangan lupa, bahwa inefficiency juga bisa dikarenakan dokternya, meresepkan obat yang irrasional, melakukan tindakan yang tidak perlu, terapi yang tidak cost-effective. dengan adanya sistem ini dokter juga internally-motivated untuk efisiensi. jadi tidak janya menuding rumah sakit tidak efisien.

  10. Mas , jangan membuat istilah “orang miskin ngga boleh sakit “..karena itu istilah wartawan yang digunakan untuk mendiskreditkan dokter dan RS dan jadi timbullah kesalahpahaman luas sampai ke tingkat presiden…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s